FAKTAJATIM.ID – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Langkah ini diambil guna mengejar target ambisius pemerintah untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem di seluruh pelosok negeri pada akhir tahun 2026.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengungkapkan bahwa intervensi yang telah dilakukan pemerintah selama ini telah menunjukkan progres yang menggembirakan.
“Saat ini, jumlah penduduk yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem telah berkurang hingga menyisakan sekitar 2,2 juta jiwa,” kata Farida melalui keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).
Guna menyisir sisa populasi tersebut, Kemenkop memusatkan perhatian pada 16.550 desa yang teridentifikasi sebagai kantong kemiskinan ekstrem. Instrumen utama yang disiapkan adalah pembentukan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sinkronisasi Data dan Operasional KDKMP
Program KDKMP dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026 mendatang. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran lokasi koperasi dengan wilayah yang paling membutuhkan bantuan ekonomi.
“Sinkronisasi data 30.000 (koperasi) dengan 16.550 titik desa yang menjadi pusat kemiskinan ekstrem itu nanti akan kita kejar. Kunci kesuksesan program ini terletak pada sinkronisasi data antara lokasi operasional KDKMP dengan titik desa pusat kemiskinan,” jelas Farida.
Pemberdayaan Masyarakat Desil 1-4
Kementerian Koperasi juga memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat langsung dalam roda ekonomi koperasi. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang berada pada kelompok pengeluaran terbawah (Desil 1 hingga Desil 4).
Berbagai posisi pekerjaan telah disediakan dalam ekosistem KDKMP, mulai dari tenaga keamanan, pengemudi, penjaga toko, hingga posisi asisten manajer. Bagi warga yang terkendala keahlian, Farida menegaskan pemerintah akan turun tangan memberikan pelatihan khusus.
“Farida memastikan masyarakat yang belum memenuhi kualifikasi teknis tidak akan ditinggalkan. Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan berupa pelatihan dan pendidikan agar mereka mampu memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan,” tambahnya.
Melalui integrasi antara penyediaan lapangan kerja, pendampingan pendidikan, dan penguatan lembaga ekonomi desa, Kementerian Koperasi optimis instrumen ini akan menjadi jalan keluar efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di akhir tahun 2026.
