Daerah  

P4KBB Soroti Kepemimpinan Jeje Ritchie: Bupati Harus Jadi Decision Maker 24 Jam di Bandung Barat

/Dok.ist

FAKTANASIONAL.NET – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail menuai kritik tajam dari elemen masyarakat.

Minimnya komunikasi antara kepala daerah dengan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menghambat efektivitas pelayanan publik dan kepastian arah pembangunan.

Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacub Anwar Lewi, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif bupati dalam memantau teknis pekerjaan di setiap dinas agar target pembangunan lebih terukur.

Desak Target Konkret di Sektor Pendidikan dan Infrastruktur

Yacub menilai, bupati seharusnya tidak hanya menerima laporan di atas kertas, tetapi juga rutin berdiskusi secara mendalam mengenai skala prioritas, mulai dari kerusakan sekolah hingga fasilitas kesehatan.

“Seharusnya Bupati Bandung Barat sering memanggil kepala dinas untuk berkonsultasi. Misalnya di bidang pendidikan, berapa ratus sekolah yang rusak dan harus diperbaiki tahun ini, lalu berapa yang bisa diselesaikan dalam satu tahun. Itu harus jelas targetnya,” ujar Yacub pada Senin (16/3/2026).

Hal serupa juga ditekankan pada sektor infrastruktur dan kesehatan. Menurutnya, pemetaan rinci mengenai panjang jalan yang rusak serta ketersediaan dokter di puskesmas harus dibahas secara intens.

“Kalau perlu kepala dinas dipanggil satu per satu untuk konsultasi. Kekurangan pembangunan di Bandung Barat ini apa saja, arahnya mau ke mana, itu harus jelas,” tegas Yacub.

Sorotan terhadap Kehadiran Fisik dan Data Kemiskinan

Selain masalah komunikasi, P4KBB juga menekankan pentingnya kehadiran fisik seorang bupati di wilayah tugasnya guna mempercepat pengambilan keputusan strategis bagi masyarakat.

“Sebagai kepala daerah, beliau harus ada di tempat. Bupati itu 24 jam bertugas di Bandung Barat sebagai decision maker. Jadi diharapkan bupatinya benar-benar ada di sini,” katanya.

Yacub juga mempertanyakan klaim penurunan angka kemiskinan yang sempat disampaikan pemerintah.

Berdasarkan realitas di lapangan menjelang Lebaran, ia melihat kondisi ekonomi masyarakat justru sedang tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Yang kita rasakan sekarang daya beli masyarakat turun drastis. Apalagi menjelang Lebaran harga-harga naik. Itu realitas yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Klaim Capaian Pemerintah

Kritik ini muncul setelah sebelumnya Bupati Jeje Ritchie Ismail memaparkan keberhasilan tahun pertama masa jabatannya pada akhir Februari lalu.

Merujuk data BPS, Jeje menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bandung Barat naik ke angka 71,65 pada 2025, sementara angka kemiskinan turun menjadi 9,87 persen.

“Alhamdulillah, tahun pertama masa jabatan banyak capaian yang kita raih. IPM meningkat, pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun,” kata Jeje pada 24 Februari 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *