FAKTAJATIM.ID – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menanggapi serius wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini didorong sebagai langkah strategis pemerintah untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah situasi geopolitik global yang memanas.
Ujang Bey menegaskan bahwa jika kebijakan ini benar-benar akan dieksekusi, pemerintah wajib memiliki skema yang matang agar tidak mengganggu roda birokrasi.
“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” ujar Bey dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Apresiasi Langkah Efisiensi di Tengah Ketegangan Global
Usulan WFH ini mencuat sebagai respons atas potensi dampak ekonomi akibat konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah yang mengancam stabilitas harga energi.
Salah satu dukungan kuat terhadap ide ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Ujang Bey menyatakan apresiasinya terhadap usulan tersebut, terutama mengingat momentumnya yang berdekatan dengan hari besar keagamaan.
“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” jelasnya.
Syarat Pelayanan Publik Tetap Maksimal
Kendati mendukung efisiensi, Komisi II memberikan beberapa catatan krusial yang harus dipenuhi oleh pemerintah:
Akurasi Data Penghematan: Pemerintah diminta menghitung secara detail berapa liter BBM yang berpotensi dihemat dari pengurangan mobilitas ASN.
Jaminan Layanan Publik: WFH tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“(Perlu dihitung) bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” tegas Bey.
3. Pemetaan Instansi: Mengingat jumlah PNS yang mencapai jutaan, pemerintah perlu menentukan kementerian atau instansi mana saja yang karakteristik pekerjaannya memungkinkan untuk dilakukan secara daring.
Menurut Bey, penentuan instansi dan rentang waktu yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
“Mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” pungkasnya.
