FAKTAJATIM.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memacu percepatan perbaikan infrastruktur jalan di tingkat akar rumput.
Hingga tahun 2026, sebanyak 9.300 drum aspal telah disalurkan ke berbagai kabupaten dan kota untuk memperbaiki ruas jalan kabupaten hingga jalan desa.
Langkah ini diambil sebagai strategi taktis untuk meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan melalui skema kolaborasi lintas tingkatan pemerintah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa bantuan aspal drum tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten dan desa dalam menjaga kualitas infrastruktur.
“Dengan dukungan aspal dari Pemprov dan agregat dari pemerintah kabupaten maupun desa, pemeliharaan jalan seperti penambalan lubang bisa dilakukan lebih cepat sehingga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dapat meningkat,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (16/3/2026).
Tren Peningkatan Bantuan dari Tahun ke Tahun
Program yang diinisiasi sejak tahun 2024 ini menunjukkan tren peningkatan alokasi yang signifikan setiap tahunnya:
Tahun 2024: Tahap awal penyaluran menyasar 4 kabupaten dengan total 1.500 drum aspal.
Tahun 2025: Jangkauan diperluas ke 20 kabupaten dengan total bantuan melonjak menjadi 5.300 drum.
Tahun 2026: Dari target 7.000 drum, sebanyak 2.500 drum telah terdistribusi ke daerah prioritas pada awal tahun ini.
Khofifah menegaskan bahwa peningkatan alokasi ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah.
“Perbaikan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan program ini kita ingin memastikan aksesibilitas masyarakat semakin baik sehingga mobilitas dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar,” tuturnya.
Dampak Nyata bagi Ekonomi Lokal
Berdasarkan data teknis, akumulasi bantuan sejak 2024 hingga 2026 diproyeksikan mampu memperbaiki area jalan seluas 485.000 meter persegi.
Jika dikonversi dengan lebar jalan rata-rata lima meter, maka bantuan ini setara dengan perbaikan jalan sepanjang hampir 100 kilometer.
Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa infrastruktur yang mumpuni adalah urat nadi perekonomian daerah. Jalur distribusi yang mulus akan menekan biaya logistik dan mempermudah pergerakan barang.
“Ketika jalan semakin baik, distribusi barang dan mobilitas masyarakat juga semakin lancar. Ini tentu akan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di daerah,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Gubernur berharap pola kerja sama ini menjadi standar baru dalam pembangunan di Jawa Timur.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa, kita bisa menghadirkan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
