FAKTAJATIM.ID – Ketegangan geopolitik dunia kini berdampak nyata pada ekonomi domestik. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah melonjaknya harga plastik di pasar dalam negeri.
Kenaikan ini dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku petrokimia berbasis nafta yang masih bergantung pada jalur impor global.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, harga plastik telah merangkak naik hingga 30–40 persen.
Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ancaman Terhadap Ekonomi Riil
Ade menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah rantai pasok industri besar, melainkan sudah menjadi ancaman serius bagi kantong masyarakat kecil, terutama di sektor makanan dan minuman.
“Kenaikan harga plastik bukan hanya persoalan rantai pasok industri, tetapi sudah menyentuh ekonomi riil warga. Jika tidak diantisipasi, beban ini akan diteruskan ke harga jual makanan dan minuman yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ade Suherman, Rabu (15/4/2026).
Lonjakan biaya operasional ini mulai menghimpit pedagang warteg, usaha katering, hingga industri rumahan yang selama ini mengandalkan plastik sebagai komponen kemasan utama yang efisien.
Desakan Mitigasi dan Cegah Inflasi
Sebagai anggota komisi yang membidangi perekonomian, Ade meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera turun tangan melakukan pemetaan terhadap komoditas yang paling terdampak.
Ia khawatir jika dibiarkan, lonjakan harga plastik akan memicu inflasi di sektor pangan.
“Jangan sampai kenaikan harga plastik menjadi pemicu inflasi baru dari sektor makanan-minuman. Pemerintah harus hadir dengan langkah cepat untuk menjaga stabilitas biaya usaha UMKM,” tegas Politikus PKS tersebut.
Solusi Transisi Kemasan Berkelanjutan
Di tengah krisis ini, Ade melihat adanya peluang untuk mempercepat transformasi kemasan yang lebih ramah lingkungan.
Ia mendorong Pemprov DKI untuk memberikan insentif bagi UMKM binaan agar beralih ke kemasan alternatif yang harganya lebih stabil dan berkelanjutan.
“Kita perlu solusi jangka pendek untuk menahan biaya usaha, sekaligus solusi jangka panjang melalui inovasi kemasan alternatif agar UMKM Jakarta tetap kompetitif,” tambah Ade.
Pengawalan di Parlemen
Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana membawa isu ini dalam pembahasan bersama Dinas Perekonomian, Perdagangan, dan UMKM.
Fokus utamanya adalah memastikan daya beli warga Jakarta tidak tertekan lebih dalam akibat naiknya biaya produksi di tingkat pedagang.
“Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Ini isu ekonomi warga yang harus segera direspons,” pungkas Ade Suherman.
