FAKTAJATIM.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mereplikasi kesuksesan mekanisme pengendalian inflasi daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengusulkan adanya rapat koordinasi (rakor) rutin setiap bulan guna memantau perkembangan indikator ekonomi di tiap kabupaten/kota secara konsisten.
Dalam Rakor Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Tata Kelola di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Jumat (27/2/2026), Tomsi menekankan bahwa langkah awal yang krusial adalah penyamaan persepsi terhadap indikator keberhasilan antar kementerian dan lembaga.
“Persepsi kita perlu sama dulu, baru kita mencoba untuk mengurai masalah. Kami berharap tindak lanjutnya bisa konsisten setiap bulan, seperti mekanisme penanganan inflasi yang selama ini berjalan,” tegas Tomsi.
Data Akurat Jadi Kunci
Kemendagri menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data (data-driven policy) agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Terkait hal ini, Tomsi secara khusus meminta dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat daerah.
Kehadiran Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam forum tersebut menjadi sinyal penguatan sinergi penyediaan data makro dan mikro yang akan digunakan sebagai rapor kinerja kepala daerah.
“Data dasar di setiap kabupaten/kota harus tersedia. Kami mohon kontribusi BPS agar data yang kita gunakan benar-benar valid untuk dievaluasi dari waktu ke waktu,” tambahnya.
Fokus pada Empat Pilar
Rakor ini tidak hanya menyasar angka kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan yang asri serta penguatan tata kelola pemerintahan. Forum lintas sektor yang melibatkan Kemensos, BPS, dan jajaran internal Kemendagri ini diharapkan mampu melahirkan komitmen kebijakan yang terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial.
Pertemuan yang berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa tersebut menjadi ruang diskusi produktif bagi para pejabat tinggi negara untuk menyinkronkan strategi pengentasan kemiskinan di tengah tantangan ekonomi global tahun 2026.
