FAKTAJATIM.ID – Negara harus berhenti mensubsidi orang kaya. Kalimat ini terdengar keras, bahkan mungkin tidak populer, tetapi justru di situlah letak kejujurannya.
Selama bertahun-tahun, kita hidup dalam kebijakan yang disebut “pro-rakyat”, padahal dalam praktiknya justru memperlebar kenyamanan mereka yang sudah mapan.
Subsidi, khususnya pada energi seperti BBM, pada dasarnya adalah instrumen mulia. Ia dirancang untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak harga, menjaga daya beli, dan memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar.
Namun ketika subsidi itu diberikan secara luas tanpa penyaringan yang memadai, ia berubah fungsi dari alat keadilan menjadi fasilitas kenyamanan bagi mereka yang tidak membutuhkan perlindungan negara.
Lihat saja siapa yang paling banyak mengonsumsi BBM. Bukan nelayan kecil dengan perahu sederhana, bukan pedagang kaki lima yang mendorong gerobak, melainkan pemilik kendaraan pribadi, bahkan kendaraan besar dan boros energi.
Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin besar pula “jatah subsidi” yang dinikmati. Dalam logika seperti ini, negara secara tidak langsung memberi hadiah lebih besar kepada mereka yang sudah mampu.
Baca Juga: Mengurai Kerugian Konstitusi dalam Program MBG
Negara yang seharusnya hadir untuk mengoreksi ketimpangan, justru ikut mereproduksinya. Pajak yang dikumpulkan dari seluruh rakyat termasuk mereka yang bahkan tidak memiliki kendaraan dipakai untuk menekan harga energi yang justru lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas.
Sering kali pembelaan terhadap subsidi universal datang dengan alasan stabilitas. Bahwa menaikkan harga BBM akan memicu inflasi, gejolak sosial, bahkan ketidakpuasan politik. Semua itu benar.
Tapi membiarkan kebijakan yang salah sasaran juga memiliki biaya yang tidak kalah besar. Mulai dari pemborosan fiskal, ketergantungan struktural, dan yang paling berbahaya, normalisasi ketidakadilan.
Di tengah kritik terhadap subsidi, muncul satu argumen yang sekilas terdengar masuk akal. Orang kaya membayar pajak lebih banyak. Karena itu, mereka merasa wajar jika ikut menikmati subsidi. Klaim ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi menyesatkan ketika dijadikan pembenaran.
Pajak bukan iuran anggota yang bisa ditukar dengan fasilitas. Ia bukan sistem poin loyalitas di mana semakin besar setoran, semakin besar pula keuntungan yang bisa diambil kembali.
Pajak adalah instrumen gotong royong untuk membiayai negara terutama untuk melindungi mereka yang paling rentan. Jika logika “bayar lebih, dapat lebih” diterapkan, maka negara berubah menjadi penyedia layanan premium, bukan penjaga keadilan sosial.
Lagipula, hubungan orang kaya dengan negara tidak sesederhana “kami membayar lebih, maka kami berhak lebih”. Mereka memang berkontribusi besar secara nominal, tetapi juga menikmati lebih banyak manfaat seperti konsumsi energi yang lebih tinggi, akses terhadap infrastruktur yang lebih luas, hingga keuntungan dari stabilitas ekonomi yang dijaga oleh kebijakan publik.
Bahkan, tidak jarang mereka memiliki ruang lebih besar untuk mengoptimalkan beban pajaknya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh kelompok rentan.
Sementara itu, kelompok miskin tetap berkontribusi, meski sering tidak terlihat. Mereka membayar pajak melalui konsumsi sehari-hari, melalui harga barang, bahkan melalui inflasi yang diam-diam menggerus daya beli. Kontribusi mereka mungkin kecil dalam angka, tetapi besar dalam dampak terhadap kehidupan mereka.
Di titik ini, menjadi jelas bahwa pajak dan subsidi adalah dua hal yang berbeda. Pajak berbicara tentang kemampuan untuk berkontribusi, sedangkan subsidi berbicara tentang kebutuhan untuk dilindungi. Mencampur keduanya bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena membenarkan ketimpangan atas nama kontribusi.
Kita seolah takut pada konsekuensi jangka pendek dari reformasi subsidi, tetapi menutup mata terhadap kerusakan jangka panjang. Padahal solusi bukan tidak ada. Negara bisa dan seharusnya mengalihkan subsidi dari barang menjadi manusia.
Bukan lagi mensubsidi harga BBM secara umum, tetapi memberikan bantuan langsung kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan teknologi dan data yang semakin maju, alasan “sulit menargetkan” semakin kehilangan relevansinya.
Masalahnya bukan pada ketidakmampuan teknis, melainkan pada keberanian politik. Menghapus atau mengurangi subsidi yang salah sasaran berarti berhadapan dengan kelompok yang selama ini diuntungkan. Dan kelompok ini, tidak seperti rakyat kecil, punya suara yang lebih nyaring dan pengaruh yang lebih besar.
Namun jika negara terus tunduk pada tekanan ini, maka kita harus jujur mengakui bahwa kebijakan publik kita bukan lagi tentang keadilan, melainkan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan privilese.
Mengakhiri subsidi untuk orang kaya bukan berarti negara menjadi kejam. Justru sebaliknya, itu adalah langkah awal untuk menjadi lebih adil. Karena setiap rupiah yang tidak lagi dibakar untuk menopang konsumsi yang tidak perlu, bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Pertanyaannya, apakah negara ada untuk melindungi yang lemah, atau untuk mempermudah yang sudah kuat? Selama kita masih mensubsidi orang kaya, jawabannya akan selalu terasa pahit.
Jakarta, 6 April 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
