FAKTA JATIM – DPP Partai Hanura menegaskan menolak mahar politik dari calon yang diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Praktik politik transaksional itu dilaporkan mulai menghantui atau berupaya mempengaruhi petinggi Hanura melalui okmum bertindak seperti makelar penghubung.
“Kami melarang pertemuan di luar kantor DPP untuk membahas calon Pilkada. Kami pantau ada yang mulai berupaya memainkan mahar politik, tapi terus kami halau,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Hanura Benny Rhamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 11 Juni 2024.
Karena itu, Benny mengingatkan, waspada. terhadap pihak yang menklaim dapat membuka jalur mendapatkan tiket pencalonan Pilakada.
“Jangan percaya pada orang-orang yang mengaku dekat dengan ketua umum Hanura dan dapat memberikan restu maju Pilkada,” katanya.
Sememtara itu, Benny menjelaskan, kriteria calon kepala daerah dikedepankan Hanura adalah memiliki komitmen memajukan dan menyejaterahkan rakyat. Komitmen itu, lanjutnya, jauh lebih penting ketimbang hanya menargetkan kemenangan Pilkada semata.
“Soal elektabilitas juga penting tapi bukan hal yang pertama. Kami mempersilakan para calon untuk melakukan survei sendiri soal elektabilitas dan popularitasnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Seleksi Calon Kepala Daerah Partai Hanura Irjen Pol (Purn) Syahrizal Ahiar juga menegaskan soal anti mahar politik. Diakui, ada pihak berperan sebagai makelar mahar tersebut.
“Saya ini mantan penyidik Polri jadi geli (risih) melihat oknum-oknum makelar mahar ini. Terkadang mereka sengaja melintas di depan ruangan kami tanpa malu,” ucapnya.***
