FAKTAJATIM.ID – Gelombang protes mewarnai depan Gedung DPR RI, Senayan, pada Senin (13/4/2026).
Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar unjuk rasa besar-besaran guna mendesak DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut skandal dugaan impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Aksi yang berlangsung di depan Gerbang Pancasila tersebut sempat diwarnai kericuhan.
Ketenangan pecah saat massa terlibat adu mulut dan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Kericuhan bermula ketika petugas mencoba menggagalkan upaya massa yang hendak membakar ban di tengah jalan.
Meski pembakaran ban berhasil dicegah, massa tetap meluapkan amarahnya dengan membakar spanduk berisi foto jajaran Direksi PT Agrinas hingga sejumlah pejabat pemerintah yang dianggap bertanggung jawab.
Pertanyakan Semangat Substitusi Impor
Koordinator aksi, Adib Alwi, menegaskan bahwa DPR tidak boleh tinggal diam melihat kebijakan impor skala masif yang dinilai mencederai industri otomotif nasional.
“Kami menuntut DPR segera membentuk Pansus ‘Agrinas Gate’ dan memanggil Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara,” tegas Adib saat dikonfirmasi pada Selasa (14/4/2026).
Adib menilai kebijakan mendatangkan ratusan ribu unit pikap dari luar negeri tersebut sangat kontradiktif dengan narasi pemerintah yang selama ini mengampanyekan penguatan ekonomi domestik.
“Kenapa harus impor? Kenapa bukan produksi dalam negeri? Ini bertentangan dengan semangat substitusi impor yang selama ini digaungkan pemerintah,” ujarnya dengan nada tinggi.
Dugaan Ketidakmampuan atau Kepentingan Tersembunyi
Lebih lanjut, KAPAK menyoroti adanya dua kemungkinan pahit di balik keputusan impor tersebut.
Menurut Adib, jika alasannya adalah kebutuhan pasar, maka pemerintah dianggap gagal mengelola industri dalam negeri.
“Kalau ini soal ketidakmampuan, berarti gagal dalam kebijakan industrialisasi. Tapi kalau ketidakmauan, publik patut curiga ada kepentingan lain di baliknya,” tambah Adib.
Desak Audit BPK dan Penyelidikan KPK
Selain menuntut Pansus DPR, massa juga meminta lembaga penegak hukum dan auditor negara untuk bergerak cepat.
KAPAK mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif, terutama mengenai skema pembiayaan proyek yang dinilai gelap atau tidak transparan.
Sejalan dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta segera memanggil pimpinan tertinggi PT Agrinas Pangan Nusantara untuk dimintai keterangan.
“Pemeriksaan ini harus jadi pintu masuk untuk membongkar proyek ini secara terang. Jangan berlindung di balik alasan prosedural,” pungkas Adib.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Pangan Nusantara maupun perwakilan DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan massa tersebut.
