FAKTAJATIM.ID – Munculnya ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial memicu tanda tanya besar.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku terkejut dan menyatakan belum mengetahui adanya pengadaan unit kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa usulan serupa sebenarnya pernah diajukan oleh BGN pada tahun lalu, namun secara tegas ditolak oleh Kemenkeu.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah ditolak, untuk tahun ini saya nggak tahu, tapi nanti saya cek lagi, harusnya sama treatment-nya,” jelas Purbaya kepada awak media.
Prioritas Anggaran untuk Makanan, Bukan Motor
Menkeu menekankan bahwa fokus utama anggaran MBG seharusnya dialokasikan untuk penyediaan nutrisi bagi penerima manfaat, bukan untuk pengadaan fasilitas penunjang bagi pelaku usaha atau satuan pelayanan. Menurutnya, operasional seharusnya bisa dibiayai secara mandiri oleh pihak pengelola.
“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan double cek lagi. Tahun lalu kita sudah tolak,” tutur Purbaya.
Purbaya pun mempertanyakan keabsahan informasi tersebut dan berjanji akan melakukan pengecekan mendalam. “Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan cek lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” tambahnya.
Kepala BGN: Sudah Masuk Anggaran 2025
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan yang berbeda.
Ia memastikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2025 dan bertujuan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya.
Dadan juga mengklarifikasi simpang siur jumlah unit yang beredar di masyarakat. Ia membantah angka 70.000 unit yang viral di media sosial.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” tandasnya.
Saat ini, puluhan ribu unit motor listrik tersebut dilaporkan masih terparkir dan belum didistribusikan karena harus melewati proses pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Perbedaan suara antara Kemenkeu dan BGN ini kini menjadi sorotan publik terkait sinkronisasi kebijakan anggaran di internal pemerintah.
