FAKTAJATIM.ID – Temuan survei Poltracking Indonesia menunjukkan fenomena menarik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sangat populer, tapi tingkat kepuasan masyarakat ternyata hanya menyentuh angka 55%.
Angka tersebut sebenarnya bukan sebuah prestasi, melainkan sinyal adanya jarak antara janji politik dengan kenyataan di lapangan.
Dalam dunia kebijakan publik, kondisi ini sering disebut sebagai “ilusi kebijakan”. Artinya, sebuah program terlihat sangat indah secara konsep, namun cara menjalankannya belum mampu memenuhi harapan masyarakat yang menerimanya.
Populer Belum Tentu Berhasil
Mengapa program ini sangat populer? Karena sifatnya langsung menyentuh kebutuhan dasar (pangan) dan gratis.
Kebijakan semacam ini sangat mudah meningkatkan citra positif pemerintah tanpa perlu penjelasan yang rumit.
Namun, popularitas yang tinggi ini lebih banyak didorong oleh simbol “peduli rakyat”, bukan karena kualitas kinerjanya sudah terbukti bagus.
Angka 55% Adalah Peringatan
Sebaliknya, tingkat kepuasan yang hanya 55% harus dianggap sebagai peringatan serius.
Dalam standar evaluasi, angka di bawah 60% menunjukkan adanya masalah besar dalam pelaksanaan. Entah itu karena birokrasi yang belum siap, distribusi yang berantakan, atau kualitas makanan yang tidak sesuai standar.
Singkatnya, hampir separuh masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal.
Pemerintah mungkin berhasil memenangkan persepsi publik di awal, tapi gagal memberikan pengalaman nyata yang memuaskan.
Masalah Ekspektasi dan Kesiapan
Program dengan label “gratis” secara otomatis membuat masyarakat berharap banyak.
Ketika ada sedikit saja masalah pada kualitas makanan atau distribusi yang tidak merata, masyarakat akan langsung merasa kecewa.
Isu infrastruktur yang belum siap pun akhirnya bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Data ini juga menunjukkan bahwa tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto saat ini sebenarnya bukan karena program MBG, melainkan karena faktor lain.
Program ini justru berpotensi menjadi titik lemah pemerintah jika ke depannya muncul masalah baru, seperti pemborosan anggaran atau tata kelola yang buruk.
Boros Anggaran tapi Minim Hasil?
Secara ekonomi, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Anggaran besar yang dikucurkan negara belum sebanding dengan tingkat kepuasan yang didapat.
Jika terus dibiarkan, MBG bisa terjebak menjadi program “populis yang tidak efisien”—belanja negaranya tinggi, tapi manfaat dan dampak politiknya rendah.
Kita perlu bertanya apakah program ini sejak awal dirancang berdasarkan data yang kuat, atau hanya sekadar alat untuk menarik simpati politik jangka pendek?
Jika hanya mengejar popularitas, aspek penting seperti kesiapan infrastruktur dan keberlanjutan anggaran sering kali terabaikan.
Akibatnya, kebijakan ini hanya menjadi proyek simbolis yang rawan gagal.
Kesimpulan
Menganggap hasil survei ini sebagai sebuah keberhasilan adalah kekeliruan. Justru, survei ini mengungkap bahwa legitimasi program MBG masih sangat rapuh.
Popularitas tinggi tanpa kepuasan yang nyata bukanlah aset politik yang aman, melainkan beban yang bisa berbalik menyerang pemerintah.
Tanpa perbaikan kualitas dan distribusi, program ini berisiko menjadi simbol kegagalan kebijakan yang mengorbankan anggaran negara demi janji manis semata.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER).
