FAKTAJATIM.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara (suspend) lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran untuk menjamin standar kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan bagi generasi muda.
Dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pakar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Kamis (19/3), Presiden menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap masukan dan kritik di lapangan.
Sertifikasi Ketat: “Kalau Gak Beres, Ditutup”
Presiden menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan menghentikan program, melainkan bentuk pembenahan total.
Saat ini, pemerintah menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi yang sangat ketat bagi seluruh dapur MBG, mencakup kualitas air hingga proses pengolahan.
“Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup,” tegas Presiden Prabowo.
Pengecekan ini dilakukan secara langsung dan terus-menerus melalui tim khusus yang diturunkan ke lapangan.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check. Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.
Pengawasan “Galak” di Lapangan
Presiden juga menyoroti peran penting Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung dan Nanik S. Deyang, dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur.
“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” ungkap Prabowo.
Transparansi dan Ajakan Pengawasan Publik
Guna memastikan program berjalan bersih dan tepat sasaran, Presiden Prabowo membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya program MBG.
Ia meminta budaya “laporan asal bapak senang” ditinggalkan demi menghadapi realitas kualitas pelayanan yang sebenarnya.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” tegasnya lagi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan memastikan program strategis ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tanpa kompromi pada aspek kesehatan dan keamanan.
