FAKTAJATIM.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menggandeng Kejaksaan Agung RI untuk memperketat pengawasan penyaluran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis ini diambil guna memastikan anggaran negara yang dialokasikan untuk perbaikan gizi masyarakat tepat sasaran dan terhindar dari praktik penyelewengan.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/3/2026).
Pengawasan Hingga ke Tingkat Desa
Dadan menjelaskan bahwa meski BGN sudah memiliki sistem pengawasan internal bersama BPKP dan keterlibatan publik, kehadiran unsur kejaksaan hingga ke daerah dianggap krusial.
BGN berharap Korps Adhyaksa dapat ikut memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
“Sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan, yaitu melalui seluruh komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, yang ada di daerah,” ujar Dadan di hadapan awak media.
Kerja sama ini difokuskan pada pengamanan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dikonversi menjadi asupan bergizi bagi para penerima manfaat.
Mekanisme Tambahan di SPPG
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan teknis keterlibatan jaksa dalam memitigasi risiko hukum sejak dini.
Dadan menekankan pentingnya pengawasan di titik-titik distribusi yang paling dekat dengan masyarakat, yakni di tingkat desa.
“Kami tadi membicarakan terkait mekanisme tambahan pengawasan agar komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia,” pungkas Dadan.
Dengan adanya keterlibatan Kejaksaan RI, program prioritas pemerintah ini diharapkan dapat berjalan lebih akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tanpa terkendala isu integritas di lapangan.
