FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menarik rem darurat terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
Keputusan krusial ini diambil menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian meruncing, melibatkan konfrontasi langsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh tahapan mobilisasi personel militer untuk misi internasional tersebut saat ini dalam status ditangguhkan.
Penundaan Tanpa Batas Waktu
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Ia menyebut situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk melanjutkan misi dalam waktu dekat.
“Semua di-hold. Di-hold,” ungkap Prasetyo Hadi singkat kepada awak media.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah belum bisa menentukan kapan misi ini akan diaktifkan kembali. Penundaan ini sangat bergantung pada dinamika stabilitas di kawasan terdampak.
“Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” tambahnya.
Komitmen Awal di Washington
Langkah penundaan ini menandai perubahan signifikan dari komitmen besar yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum Board of Peace (BoP) di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026 lalu, Presiden secara tegas menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan kekuatan penuh di bawah International Stabilization Force (ISF).
“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika perlu. Kami siap menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi aktif dalam pasukan stabil internasional untuk mewujudkan perdamaian ini,” tegas Prabowo saat itu.
Fokus pada Keselamatan WNI dan Stabilitas Nasional
Pemerintah kini memilih pendekatan yang lebih konservatif dengan memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik serta menjaga stabilitas nasional dari dampak rembetan ketegangan global.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun mengonfirmasi bahwa komunikasi internasional terkait implementasi Board of Peace ikut melambat.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyebutkan bahwa saat ini belum ada agenda pertemuan lanjutan untuk membahas teknis pengiriman pasukan.
“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini,” jelas Yvonne.
Indonesia kini berada dalam posisi memantau secara intensif (wait and see) perkembangan di Timur Tengah sebelum mengambil langkah diplomasi militer selanjutnya di panggung global.
