FAKTAJATIM.ID – Pemerintah Australia secara resmi menyatakan tidak akan terlibat dalam rencana blokade militer Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz.
Keputusan ini muncul di tengah eskalasi ketegangan global menyusul kegagalan perundingan damai antara Washington dan Teheran.
Sikap Tegas Perdana Menteri
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari pihak AS.
Ia juga mengindikasikan keberatan karena menilai kebijakan tersebut diambil secara sepihak oleh Washington.
“Kami belum diminta, dan saya tidak berharap kami akan diminta,” tegas Albanese dalam wawancara di acara Today Show Nine, Senin (13/4).
Langkah keras AS ini sebelumnya dipicu oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang berang terhadap kebijakan Iran terkait pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.
Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan, “Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapatkan perjalanan yang aman di laut lepas.”
Kekhawatiran Dampak Ekonomi Global
Menteri Sumber Daya Australia, Madeleine King, memberikan peringatan mengenai risiko ekonomi yang membayangi jika blokade tetap dilaksanakan.
Menurutnya, tindakan tersebut justru akan memperkeruh situasi perdagangan internasional yang sudah rentan.
“Hal itu menempatkan perdagangan global pada posisi yang sangat sulit,” ujar King kepada program ABC AM.
Ia juga mengkritik keras upaya Iran yang mencoba mengomersialisasi jalur navigasi internasional.
“Segala usulan mengenai kemungkinan pemberlakuan pungutan tol permanen di jalur perdagangan penting oleh rezim yang terdaftar sebagai organisasi teroris, bukanlah posisi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Pertimbangan Kapasitas Militer
Di sisi lain, isu ini juga memicu perdebatan di internal politik Australia.
Juru bicara luar negeri dari pihak oposisi, Ted O’Brien, mengingatkan pemerintah agar tetap mempertimbangkan kepentingan nasional sembari menghitung matang kapasitas pertahanan negara sebelum mengambil keputusan militer.
“Membuka kembali Selat Hormuz adalah demi kepentingan nasional kita, bukan? Jadi, itu sangat bagus. (Tetapi) aset apa yang dibutuhkan? Apakah kita memiliki kemampuan untuk mengirimkannya?” cetus O’Brien.
Penolakan Australia ini menandakan adanya keretakan strategis di antara negara sekutu terkait cara menangani krisis di kawasan Teluk, di mana deeskalasi kini menjadi fokus utama bagi Canberra.
