Daerah  

Jawa Timur Siaga Kemarau Panjang 2026: Pemprov, BNPB, dan BMKG Perkuat Ketahanan Pangan dan Antisipasi Karhutla

/Dok. Antara Jateng

FAKTAJATIM.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan ekstrem yang diprediksi akan melanda wilayah setempat.

Berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyiapkan strategi khusus untuk menjaga sektor pertanian dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meskipun saat ini beberapa wilayah di Jawa Timur masih menghadapi sisa bencana banjir, data BMKG menunjukkan masa transisi menuju kemarau akan dimulai pada April, dengan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus 2026.

“Kita melakukan koordinasi, bersyukur Kepala BNPB hadir langsung bersama tim, BMKG Kelas I Juanda dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jawa Timur. Hari ini masih ada banjir, namun April mulai ada potensi kekeringan,” kata Gubernur Khofifah di Surabaya, Jumat (27/3).

Fokus pada Irigasi dan Lumbung Pangan Beberapa daerah seperti Kabupaten Tuban dilaporkan mulai mengalami dampak kekeringan lebih awal.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Khofifah, mengingat status Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional yang menyuplai kebutuhan beras di berbagai provinsi.

Khofifah menekankan bahwa ketersediaan air untuk lahan pertanian tidak boleh terganggu agar produktivitas padi tetap terjaga.

“Menyiapkan sumur-sumur dalam untuk irigasi sawah menjadi penting agar indeks pertanaman tidak turun, karena ketahanan pangan adalah kebutuhan nasional,” ujarnya.

Kolaborasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Kering Di tempat yang sama, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan di tengah anomali cuaca yang terjadi di Indonesia. Saat satu wilayah terendam air, wilayah lain justru sudah mulai terbakar.

“Indonesia sangat luas, saat beberapa daerah masih banjir, di wilayah lain seperti Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan harus ditingkatkan,” tegas Suharyanto.

Sebagai langkah nyata, BNPB bersama pemerintah daerah telah menyusun skema penyediaan air mulai dari pembangunan sumur bor, distribusi air bersih, hingga kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan.

Siagakan Helikopter Water Bombing Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, BNPB akan menyiagakan armada helikopter water bombing di titik-titik strategis seperti Lanud Iswahjudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya.

Armada ini disiapkan untuk merespons cepat jika muncul titik api di kawasan hutan atau pegunungan yang sulit dijangkau satgas darat.

“Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Kami siapkan segala kebutuhan, termasuk heli water bombing sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Suharyanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *