FAKTAJATIM.ID – Pemerintah Indonesia menetapkan standar keamanan tinggi bagi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus bergejolak, guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah asal Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus terkait perlindungan warga negara di luar negeri.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Mitigasi Risiko dan Koordinasi dengan DPR
Dahnil menjelaskan bahwa kondisi di Timur Tengah saat ini menjadi variabel krusial dalam pengambilan keputusan operasional haji.
Pemerintah kini tengah merancang berbagai kemungkinan teknis untuk meminimalisir dampak konflik regional terhadap perjalanan ibadah.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Seluruh draf skenario tersebut, lanjut Dahnil, tidak akan diputuskan secara sepihak.
Pemerintah akan melakukan pembahasan bersama legislatif untuk memastikan aspek keamanan dan pembiayaan tetap terkendali.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR,” kata Dahnil.
Imbauan Penundaan Umrah
Selain fokus pada persiapan haji, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri terkait mobilitas warga ke luar negeri dalam waktu dekat.
Masyarakat yang berniat melaksanakan ibadah umrah diminta untuk mempertimbangkan kembali jadwal keberangkatan mereka.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujar Dahnil.
Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan hati-hati ini diambil semata-mata untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi jemaah Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi keamanan global.
