FAKTAJATIM.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayahnya. Berdasarkan data per Januari 2026, sebanyak 1.480.380 warga Jawa Timur tercatat tidak lagi aktif sebagai peserta PBI.
Jumlah tersebut dinilai sangat signifikan dan berpotensi berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat prasejahtera. Karena itu, Khofifah meminta seluruh pilar sosial di daerah untuk segera melakukan mitigasi dan verifikasi data agar proses reaktivasi kepesertaan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Ini bukan angka yang kecil. Saya minta seluruh pilar sosial aktif melakukan pendampingan dan mitigasi data. Itu yang paling mendesak saat ini,” tegas Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar warga yang memang berhak tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Pendataan ulang dan koordinasi lintas sektor dibutuhkan untuk memastikan tidak ada masyarakat miskin yang terlewat dari sistem jaminan sosial nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan bantuan sosial (bansos) serta tali asih kepada para pilar sosial untuk tahun anggaran 2026. Total bantuan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pasuruan mencapai Rp7.735.250.000.
Rincian bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp3,494 miliar bagi 1.747 keluarga penerima manfaat, masing-masing mendapatkan Rp2 juta. Kemudian bantuan untuk kategori kemiskinan ekstrem sebesar Rp2,254 miliar bagi 1.503 jiwa, dengan nilai bantuan Rp1,5 juta per orang.
Selain itu, terdapat bantuan untuk penyandang disabilitas sebanyak 83 penerima dengan nilai Rp3,6 juta per orang. Sementara sektor pendidikan melalui KIP Putri dan PPKS Jawara menyasar 110 penerima dengan bantuan masing-masing Rp3 juta.
Khofifah berharap bantuan tersebut tidak sekadar bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk mengembangkan kewirausahaan, dengan dukungan penuh dari pilar sosial di lapangan,” ujarnya.
Tak hanya bantuan individu dan keluarga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan dukungan untuk penguatan ekonomi desa melalui program BUMDesa, Desa Berdaya, serta Jatim Puspa dengan nilai ratusan juta rupiah.
Menurut Khofifah, bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulus agar masyarakat mampu membangun ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.
“Harapan kami, ini menjadi pemicu kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan jangka pendek,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyambut baik sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ia menilai kolaborasi tersebut sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Rusdi menegaskan bahwa ketepatan dan validitas data merupakan faktor penentu keberhasilan program sosial. Dengan data yang akurat serta efisiensi anggaran, target penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasuruan diyakini dapat tercapai.
“Ini bukti nyata Pemprov Jatim hadir membantu daerah. Dengan akurasi data dan efisiensi, kami optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem bisa segera terwujud,” kata Rusdi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping PKH yang menjadi garda terdepan dalam penyaluran bantuan dan pendampingan masyarakat di tingkat akar rumput.
Isu nonaktifnya kepesertaan BPJS PBI dan penyaluran bansos ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di satu sisi, penyesuaian data kepesertaan jaminan kesehatan perlu dilakukan agar tepat sasaran. Namun di sisi lain, perlindungan bagi masyarakat miskin tetap harus menjadi prioritas utama.[mut]
