FAKTAJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mengambil langkah tegas untuk menjamin kelancaran pasokan energi bagi warga.
Jalur distribusi elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram resmi diperpendek guna menutup ruang bagi para spekulan dan mencegah terjadinya penimbunan di tingkat pengecer.
Kebijakan ini diambil menyusul adanya laporan mengenai rantai distribusi yang terlalu panjang, yang kerap memicu kelangkaan semu dan lonjakan harga di lapangan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa langkah strategis ini telah disahkan melalui regulasi terbaru untuk memastikan keadilan bagi konsumen tingkat akhir.
“Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 500.10/1/427.14/2026 sebagai langkah untuk memastikan distribusi energi berjalan lebih tertib dan terkontrol,” kata Indah Amperawati dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Pangkalan Wajib Salurkan 90 Persen ke Warga
Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan pembatasan ketat bagi pangkalan.
Pangkalan kini diwajibkan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat umum dibandingkan kepada pengecer atau toko kelontong.
“Dalam kebijakan tersebut, pangkalan diwajibkan menyalurkan minimal 90 persen elpiji 3 kg langsung kepada masyarakat, sementara maksimal 10 persen dapat disalurkan melalui pengecer,” tegas Bupati yang akrab disapa Bunda Indah tersebut.
Menurutnya, penguatan distribusi itu bertujuan agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat tanpa hambatan, sehingga distribusi elpiji harus langsung menyentuh masyarakat dan tidak melalui rantai yang terlalu panjang.
Lindungi Masyarakat dari Harga Tinggi
Selain faktor ketersediaan, kebijakan ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat dari oknum yang sengaja menaikkan harga di luar Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dengan memperpendek jalur distribusi, pengawasan di titik pangkalan menjadi lebih efektif.
“Langkah itu diambil untuk menutup celah penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam rantai distribusi. Dengan distribusi yang lebih pendek, kami ingin memastikan elpiji selalu tersedia dan mudah diakses masyarakat,” tuturnya.
Indah juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam menyukseskan kebijakan ini dengan cara beralih membeli kebutuhan gas pada titik resmi.
“Hal itu bagian dari upaya perlindungan masyarakat agar elpiji tetap tersedia dan terjangkau, sehingga pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai ketentuan,” tambahnya.
Guna memudahkan akses, masyarakat dapat mengecek lokasi pangkalan resmi melalui laman subsiditepatlpg.mypertamina.id.
Pemkab Lumajang juga akan menggandeng pemerintah desa hingga kecamatan dalam melakukan pengawasan di lapangan.
“Sinergi semua pihak sangat penting agar distribusi elpiji berjalan adil dan transparan, sehingga melalui langkah itu Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan distribusi energi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
