FAKTAJATIM.ID – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara operasional seribu lebih dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Jawa memicu reaksi keras.
Ketua MPP PKS, Mulyanto, menilai langkah ini sebagai sinyal kuat adanya masalah dalam tata kelola program strategis tersebut dan menuntut evaluasi komprehensif dari pemerintah.
Dalam keterangannya pada Minggu malam, 15 Maret 2026, Mulyanto menyoroti ketergantungan program MBG pada institusi negara seperti TNI, Polri, hingga partai politik.
Menurutnya, desain yang terlalu sentralistik ini menghambat fleksibilitas di lapangan. PKS menyarankan agar program ini dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah, pihak sekolah, dan pelaku ekonomi lokal agar lebih tepat sasaran.
Mulyanto menegaskan bahwa MBG adalah kebijakan vital untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Namun, insiden penghentian dapur ini membuktikan bahwa implementasi program sosial skala besar tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.
Diperlukan transparansi dan pengawasan yang andal, dengan menempatkan TNI/Polri hanya sebagai pendukung logistik, bukan pengelola utama di garda depan pelayanan sosial.
