FAKTAJATIM.ID – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dinilai belum mencerminkan keberpihakan anggaran yang kuat kepada masyarakat miskin. Data menunjukkan, tingkat kemiskinan Banyuwangi pada Maret 2025 berada di angka 6,13 persen, turun tipis dari 6,54 persen pada Maret 2024, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 100,13 ribu jiwa.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai penurunan tersebut masih sangat minim dan mengindikasikan kurangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengalokasikan anggaran secara memadai bagi kelompok masyarakat miskin.
Menurut Jajang, dalam kurun waktu 2024 hingga 2026, Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banyuwangi justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk sewa kendaraan bermotor penumpang. Anggaran tersebut terdiri atas Rp807 juta pada tahun 2024, Rp1,4 miliar pada tahun 2025, dan Rp500 juta pada tahun 2026.
Ia menilai kebijakan anggaran tersebut mencerminkan pemborosan keuangan daerah, di tengah masih tingginya jumlah warga miskin. Terlebih, kendaraan yang disewa Setda Banyuwangi diketahui berjenis Toyota Alphard, yang identik dengan kendaraan mewah pejabat.
“Situasi ini memperlihatkan ketimpangan prioritas anggaran. Di satu sisi angka kemiskinan turun sangat lambat, di sisi lain pejabat daerah justru menikmati fasilitas kendaraan mewah dari uang pajak rakyat,” ujar Jajang dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (3/1/2026).
Atas dasar itu, CBA mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek sewa kendaraan di lingkungan Setda Banyuwangi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, juga meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menelusuri dugaan kejanggalan dalam pengadaan laptop di Setda Banyuwangi pada tahun anggaran 2024–2025 yang nilainya disebut mencapai Rp1,8 miliar.[Zul]
